Mataram- Sebagian besar daerah wisata di Indonesia berada pada zona berpotensi bencana. Sejarah kebencanaan dan upaya mitigasi risiko perlu diketahui wisatawam. Satu lagi yang barangkali belum banyak digarap di Indonesia. Daerah yang pernah terdampak gempa bumi, tsunami, gunung meletus, maupun longsor berpotensi menjadi wisata minat khusus yang diramu dengan edukasi kebencanaan.
TSUNAMI merupakan bencana yang belum dapat diprediksi waktunya. Namun, prakiraan mengenai daerah yang akan terdampak, ketinggian gelombang, dan luas daerah genangan dapat ditentukan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Salah satu wilayah di Tanah Air yang berisiko cukup besar dan rentan terdampak tsunami ialah Desa Pangandaran, Jawa Barat. Risiko itu meliputi ekonomi, sosial, dan fisik. UNESCO bersama Intergovernmental Oceanographic Commission IOC telah menyusun suatu program untuk rekognisi kesiapsiagaan tsunami di suatu wilayah melalui Tsunami Ready Program. Program ini disusun untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami. Terdapat 12 dua belas indikator dalam penetapan atau rekognisi itu, di antaranya ialah adanya peta bahaya tsunami dan peta evakuasi tsunami selengkapnya lihat grafik. Untuk memenuhi indikator Tsunami Ready IOC-UNESCO, Tim Pengabdian Masyarakat KK Hidrografi ITB yang diketuai oleh Wiwin Windupranata melakukan pendampingan di Desa Pangandaran melalui skema Pengabdian Masyarakat Bottom-Up ITB. Sebagai langkah awal, dilakukan survei lapangan secara berkala, yaitu pada November 2020 dan Maret 2021. Survei lapangan itu bertujuan untuk mengakuisisi data lapangan, seperti foto udara, data kependudukan, data inventaris desa, dan kebutuhan data lainnya untuk melengkapi indikator Tsunami Ready IOC-UNESCO. Kemudian pada 14 September 2021 dilakukan sosialisasi ke pemerintah desa serta instansi terkait soal hasil survei lapangan dan pengolahan data. Berdasarkan survei itu tim melihat jika semua indikator Tsunami Ready telah berhasil dipenuhi oleh Desa Pangandaran. Indikator pertama dalam Tsunami Ready IOC-UNESCO ialah wilayah bahaya tsunami harus ditetapkan dan masyarakat memiliki peta bahaya tsunami. Hal tersebut telah terpenuhi di Desa Pangandaran dengan adanya peta rendaman tsunami dengan menggunakan pemodelan numerik. Pemodelan ini, baik yang dirilis oleh instansi pemerintah atau berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Desa Pangandaran juga telah memenuhi indikator dua, yakni mengenai perkiraan jumlah penduduk yang berada di wilayah bahaya tsunami. Data penduduk didapatkan dari data Desa Pangandaran pada 2021. Sebagai indikator tiga, IOC-UNESCO menentukan bahwa masyarakat harus menempatkan informasi publik tentang tsunami yang berisi mengenai rute evakuasi tsunami. Indikator ini pun telah dipenuhi dengan adanya informasi publik di sepanjang pesisir pantai Desa Pangandaran. Meski begitu, pemenuhan indikator ini masih belum sempurna karena pada data yang didapat dari instansi setempat, terdapat beberapa kesalahan koordinat. Kesalahan ini perlu diperbaiki dengan melakukan inventarisasi ulang. Indikator empat dalam Tsunami Ready ialah adanya inventarisasi sumber daya ekonomi, infrastruktur, politik, dan sosial yang terkait dengan pengurangan risiko bencana tsunami. Dari sisi sumber daya ekonomi Pemerintah Desa Pangandaran telah menganggarkan dana desa untuk penanggulangan bencana tsunami. Keterangan ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan pada saat survei di lapangan. Meski begitu, jumlah dana desa tidak disebutkan secara spesifik. Beberapa sumber daya infrastruktur juga telah disiapkan pemerintah setempat, yang berupa beberapa titik pengungsian sementara di kawasan Desa Pangandaran dan sekitarnya, seperti wilayah Cagar Alam dan shelter evakuasi lima lantai yang terdapat pada perbatasan Desa Pangandaran dan Desa Pananjung. Terdapat juga tujuh rekomendasi hotel yang di tetapkan sebagai tempat evakuasi mengingat banyaknya wisatawan yang berkunjung ke kawasan Pangandaran. Dari segi sumber daya politik dan sosial, Pemerintah Daerah dan Forum Kesiapsiagaan Dini Masyarakat FKDM telah menyusun kerangka berpikir tanggap darurat jika terjadi bencana tsunami. Rancana tanggap darurat ini dituangkan pada dokumen emergency operation plan EOP yang terdapat pada Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Efektivitas rencana evakuasi ini dapat dilihat dengan melakukan simulasi evakuasi. Selain itu, FKDM Pangandaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pangandaran menyelenggarakan kegiatan pendidikan kebencanaan dan mempersiapkan kegiatan terkait kesiapsiagaan bencana di wilayah desa Pangandaran. Selain itu, organisasi Linmas, Komunitas Nelayan, dan Komunitas Pengusaha Pariwisata di Pangandaran juga mendukung kegiatan pengurangan risiko bencana, khususnya bencana tsunami. Pada indikator lima disebutkan mengenai peta evakuasi tsunami yang harus mudah dipahami. Penentuan peta evakuasi tsunami dilakukan oleh otoritas lokal bekerja sama dengan masyarakat. Terdapat beberapa peta evakuasi tsunami yang telah dibuat berbagai instansi termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Perbedaan dari peta evakuasi tersebut terletak dari perbedaan informasi yang disajikan, terutama pada detail informasi dan tujuan evakuasi tsunami. Hal ini harus dikoreksi dengan penyeragaman informasi yang akan disampaikan agar masyarakat, khususnya wisatawan yang baru tiba di Pangandaran tidak kebingungan dan dapat mengetahui tempat dan arah evakuasi tsunami. Selain berbagai sumber daya yang telah disiapkan pemerintah daerah, pengembangan, sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat merupakan suatu hal yang penting. Hal tersebut tercantum dalam indikator enam Tsunami Ready. Pengembangan dan pendistribusian materi edukasi tsunami di Desa Pangandaran dilakukan secara khusus oleh BPBD Pangandaran bekerja sama dengan FKDM Desa Pangandaran. Salah satu bentuknya ialah pengembangan materi pendidikan berupa program goes to school GTS yang memberikan edukasi mengenai kebencanaan secara umum kepada siswa SD-SMP-SMA di wilayah Pangandaran. Selain itu, BMKG juga memiliki materi edukasi bencana tsunami yang dibuat dan dapat diterapkan secara nasional yang dapat digunakan untuk edukasi tentang bencana tsunami. Sosialisasi dan sarananya Indikator tujuh dalam Tsunami Ready ialah adanya kegiatan sosialisasi atau pendidikan yang diadakan setidaknya tiga kali dalam satu tahun. Daerah Pangandaran telah mengadakan kegiatan pendidikan dan kesiapsiagaan bencana secara rutin setiap tahunnya. Kegiatan tahunan itu digagas oleh BPBD Pangandaran bersama dengan FKDM Desa Pangandaran. Kegiatan rutin yang dilakukan ialah Hari Siaga Bencana pada 26 April dan Peringatan Tsunami Pangandaran pada 17 Juli serta kegiatan GTS. Selain itu terdapat juga kegiatan edukasi dan kesiapsiagaan pada Indian Ocean-wide tsunami exercises IOWave tahun 2016, dan Sekolah Lapangan Geofisika SLG tahun 2020 yang diselenggarakan oleh BMKG dan BNPB, serta Ekspedisi Desa Tangguh Bencana Destana tahun 2019 yang diadakan oleh BNPB. Untuk pemenuhan indikator delapan, yakni adanya latihan komunitas tsunami paling tidak dua tahun sekali, juga telah terpenuhi. Sementara untuk indikator sembilan mengenai Emergency Operation Plan EOP, Desa Pangandaran telah memiliki dan diresmikan dalam Surat Keputusan Kepala Desa Pangandaran Nomor 144/47-Kpts/Desa/2020. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Pangandaran dan FKDM, dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk keadaan darurat saat terjadinya bencana tsunami di wilayah Pangandaran. Hasil indikator sepuluh mengenai adanya kapasitas untuk mendukung pelaksanaan tanggap darurat tsunami juga sudah tersedia di Desa Pangandaran. Hal ini dengan adanya tim kesiapsiagaan bencana Desa Pangandaran yang terdiri dari FKDM dan Linmas yang saling berkoordinasi membantu dalam merespons kejadian bencana seperti gempa bumi dan tsunami. Kemudian keputusan tanggap darurat disampaikan melalui media sosial untuk diinformasikan kepada masyarakat. Selain itu, Desa Pangandaran juga memiliki Command Center dan perangkat diseminasi pada Gambar 2 seperti CCTV untuk memantau tsunami, sirene, dan pengeras suara yang dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi operasi tanggap darurat tsunami. Command Center berada di Kantor Desa Pangandaran yang terhubung dengan perangkat sosialisasi yang tersebar di Pantai Timur, Pantai Barat, Pasar Wisata dan Kantor Desa Pangandaran. Desa Pangandaran merupakan salah satu desa yang memiliki kemampuan menerima informasi bahaya tsunami selama 24 jam dalam media komunikasi seperti melalui media sosial antar instansi seperti BMKG, BPDB, pemerintah desa, dan FKDM. Kemudian adanya laman Desa Pangandaran dan SMS dalam penyebarluasan informasi resmi dari BMKG dan melalui Warning Receiver System. Adanya sarana-sarana itu merupakan bentuk pemenuhan indikator Tsunami Ready kesebelas. Selain adanya penyebarluasan informasi gempa dan peringatan dini antar stakeholder, Desa Pangandaran juga memiliki sarana penyebaran informasi kepada masyarakat. Penyebaran informasi tersebut dilakukan menggunakan media komunikasi, seperti handy talkie, media sosial, speaker dan sirene pada alat penyebaran pusat komando, dan sirine tsunami di Gedung Telkom Pangandaran. Begitulah Desa Pangandaran memenuhi indikator 12 Tsunami Ready. Di sisi lain, meski ke-12 indikator telah terpenuhi di Desa Pangandaran, tetap dibutuhkan adanya komitmen dari masyarakat serta pemerintah untuk menjaga pemenuhan indikator-indikator itu. Hal ini termasuk pula komitmen untuk menjaga infrastruktur mitigasi bencana tsunami di Desa Pangandaran sehingga kerugian yang ditimbulkan dapat diminimalisir. M-1
MembangunFasilitas Darurat Bencana; Pemerintah Jepang juga membangun fasilitas darurat bencana di sejumlah wilayah yang rawan terdampak bencana. Salah satunya adalah Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park yang dibangun di distrik Koto, Tokyo. Saat keadaan normal, taman seluas 13 hektare ini bisa digunakan warga untuk rekreasi.
Cilacap, CNBC Indonesia - Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan masyarakat akan ancaman gempa bumi dan tsunami di sepanjang selatan Pulau Jawa. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah daerah dan masyarakat untuk terus meningkatkan kesiap-siagaan guna mengantisipasi skenario terburuk."Cilacap yang berada di garis Pantai Selatan Jawa menghadap langsung zona tumbukan lempeng antara lempeng Samudera Hindia dengan lempeng Eurasia. Dari hasil pemodelan tsunami dengan skenario terburuk, dikhawatirkan berpotensi terjadi tsunami dengan ketinggian lebih dari 10 m di pantai Cilacap, sebagai akibat dari gempabumi dengan kekuatan M = 8,7 pada zona megathrust dalam tumbukan lempeng tersebut" ujar Dwikorita saat membuka sekolah lapang gempa bumi SLG yang digelar BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara di Cilacap, Jawa Tengah Rabu 27/7/2022.Kegiatan SLG tersebut dihadiri antara lain Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto menyebut prakiraan skenario terburuk itu bukanlah ramalan, namun merupakan hasil kajian ahli dan pakar kegempaan. Namun perihal kapan waktunya terjadi, kata dia, hal tersebut belum dapat diketahui, mengingat hingga saat ini belum ada satupun teknologi yang mampu memprediksi kapan terjadinya skenario terburuk tersebut, lanjut Dwikorita, menjadi pijakan untuk mempersiapkan langkah-langkah mitigasi. Sehingga, andai kata terjadi gempa bumi dan tsunami sewaktu-waktu, diharapkan pemerintah dan masyarakat sudah siap dan tahu apa-apa saja yang harus dilakukan, termasuk kapan dan kemana harus berlari menyelamatkan diri secara mandiri atau kelompok."Masyarakat harus paham apa yang mesti dilakukan dan disiapkan, termasuk sarana prasarananya, keterampilan untuk menyelamatkan diri, jalur evakuasi, tempat aman yang semua harus sudah dipersiapkan secara matang. Apa lagi, khusus Kabupaten Cilacap, wilayah pantai merupakan kawasan padat penduduk, termasuk kantor pemerintahan, pusat perekonomian, dan lain sebagainya," menyampaikan BMKG bekerja sama dengan pemerintah daerah, BNPB/BPBD dan multi pihak terkait, rutin menggelar SLG di titik-titik rawan gempa bumi dan tsunami karena sangat bermanfaat untuk memberi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam mengelola risiko dan bencana."Keterlibatan pihak swasta di kawasan industri di Kab Cilacap juga sangat dinantikan dalam menguatkan Sistem Peringatan Dini Daerah yang telah dibangun dengan swadaya masyarakat dengan jumlah yang masih terbatas. Mengingat kawasan industri dan perekonomian di Pantai Cilacap juga masuk dalam zona rawan gempa dan tsunami, tentunya pihak swasta/industri harus bersiap pula dengan menguatkan Sistem Peringatan Dini di kawasan industri tersebut", katanya."Tanpa sistem mitigasi dan peringatan dini yang andal, dampak ikutan dari gempa dan tsunami di kawasan industri berpotensi memperparah intensitas kerusakan yang diakibatkan", lanjutnyaLewat SLG, BMKG memberikan informasi mengenai potensi bahaya gempabumi dan tsunami di daerah pelaksanaan. Sejak tahun 2021, pelaksanaan workshop SLG fokus pada edukasi gempabumi dan tsunami sekaligus menjadi wadah BMKG bersama masyarakat/komunitas untuk membentuk Masyarakat Siaga Tsunami Tsunami Ready Community untuk lebih menguatkan Ketangguhan Desa Tangguh Bencana DESTANAPada pelaksanaan workshop SLG, BMKG juga membantu pemerintah daerah dengan memberikan Peta Bahaya Tsunami di lokasi pelaksanaan. Hal tersebut bertujuan agar sebagai acuan pemerintah daerah dalam menyusun mitigasi gempabumi dan tsunami di itu, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BMKG yang telah mengadakan SLG di Kabupaten Cilacap."Gempa dan tsunami tidak ada yang bisa memprediksi, semuanya dari Tuhan, dari Allah. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus siap. Kesiapan ini harus disertai dengan edukasi melalui SLG ini," kata juga berharap, peserta yang mengikuti SLG bisa menyerap ilmu yang diberikan, menularkan, menerapkan dan menjelaskan kepada masyarakat terkait mitigasi bencana.
KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan pun sedang menyiapkan tim kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) guna melihat daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan ibu kota baru. KLHK menargetkan, KLHS bisa selesai dalam dua bulan. Saat ini, BMKG bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan sistem monitoring gempa dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi []
Berita Nasional Senin, 28 Juni 2021 - 1457 WIB Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Nasution Sumber Instagram BobbyNst VIVA – Pemerintah Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara membangun taman edukasi bencana di kawasan Jalan Perdana yang berada di daerah aliran Sungai Deli sebagai sarana sosialisasi mitigasi Kota Medan Bobby Nasution meletakkan batu pertama untuk pembangunan taman tersebut dalam acara peresmian yang dihadiri oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga dan pejabat instansi terkait di Jalan Perdana, Senin."Pembangunan taman edukasi bencana ini sangat penting sebagai sarana sosialisasi budaya sadar akan bencana," kata berharap pembangunan taman edukasi bencana dapat dibarengi dengan kegiatan pelestarian daerah aliran meminta para pemangku kepentingan terkait rutin mengadakan kegiatan untuk memulihkan kondisi sungai dan mencegah terjadinya banjir."Apabila bisa kita selaraskan antara bangunannya dan kegiatan membersihkannya, ini akan lebih efektif. Percuma kita bangun taman kalau sungainya tidak cantik. Karena tujuan taman dibuat ini untuk melihat sungainya," kata Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Medan Arjuna Sembiring juga berharap keberadaan taman edukasi bencana bisa mendukung upaya konservasi daerah aliran Sungai Kota Medan bekerja sama dengan sejumlah instansi termasuk PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Panca Budi, dan Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia MKI dalam membangun taman edukasi bencana. Ant/Antara Kecelakaan Paling Mematikan di Kanada, Truk Tabrak Minibus Tewaskan 15 Orang Setidaknya 15 orang tewas di Provinsi Manitoba di Kanada pada Kamis 15/6 setelah truk semi trailer menabrak sebuah minibus yang membawa rombongan manula. 16 Juni 2023 Kami kirim berita paling update di pagi dan sore hari langsung ke telegram Kamu! Pssst ada quiz dan giveaway juga Topik Terkait Bobby Nasution Bencana Edukasi Medan Antara Jangan Lewatkan Terpopuler Pengendara mobil yang tabrak tetangga di Cakung ditahan polisi. Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD merespons gugatan dari Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan PERKOMHAN. Ratusan orang yang mengatasnamakan Forum Indramayu Menggugat FIM menggelar aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren atau Ma’had Al-Zaytun Direktur Utama Injourney Dony Oskaria mengatakan bakal menghapus ajang World Superbike WSBK di Sirkuit Mandalika karena bikin negara merugi dan sepi sponsorship Motif pelaku punya dendam lama, karena tidak senang dengan korban saat masih sekolah. Pelaku diketahui junior korban tapi masih menyimpan dendam hingga sebelum kejadian. Selengkapnya VIVA Networks Balapan World Superbike atau WSBK bakal dihapus dari kalender balap yang berlangsung di Sirkuit Mandalika karena dinilai merugi besar. Hal itu dapat banyak tanggapan. Balapan MotoGP akan kembali berlangsung pada akhir pekan ini, Minggu 18 Juni 2023. Seri ketujuh di musim ini bertajuk MotoGP Jerman, dan Marc Marquez jadi rajanya. Selengkapnya Isu Terkini
Bobbyberharap pembangunan taman edukasi bencana dapat dibarengi dengan kegiatan pelestarian daerah aliran sungai. Terus Menguat. Banteng Babel Berpartisipasi Dalam Festival Kopi Tanah Air. Untari Kritisi Upaya Pengentasan Kemiskinan di Jatim. Ikuti Festival Kopi Tanah Air, Rapidin Mendadak Jadi Barista
- Pelaksana Tugas Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Abdul Muhari mengklaim BNPB sudah memiliki program migitasi utama yaitu mengedukasi masyarakat pesisir di seluruh daerah rawan ini merespons hasil penelitian terbaru Pepen Supendi dan tim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG tentang adanya potensi tsunami setinggi 34 meter m akibat gempa megathrust sebesar 8,9 magnitudo M di selatan Jawa dan barat daya Sumatera.“Itu program utama, edukasi masyarakat pesisir itu tidak cuma di selatan Jawa, di seluruh daerah rawan tsunami,” kata Aam, sapaan akrabnya, ketika dihubungi Tirto pada Kamis 10/11/2022 menyebut BNPB telah mengedukasi masyarakat pesisir di daerah rawan tsunami hingga 52 ribu desa. Antara lain tersebar di barat Sumatera dan Selat menjelaskan edukasi tersebut secara umum bertujuan agar masyarakat bisa merespons dengan cepat terkait tsunami serta memutuskan untuk evakuasi pada saat yang tepat.“Yang harus kita tingkatkan adalah masyarakat itu bisa menentukan, bisa mengambil keputusan dari gejala alam,” ujar Aam mencontohkan gejala alamnya. Misal ada gempa kuat ataupun lemah, tetapi durasi gempanya lebih dari 30 detik dan itu dirasakan di daerah pesisir, maka masyarakat harus lari dari menjelaskan mengapa edukasi tersebut sebagai program utama dibanding yang lain seperti peringatan dini. Alasannya, kata Aam, secanggih apapun peringatan dini, itu tidak bisa menangkap secara detil dan tepat fenomena yang ada.“Saya itu 6,5 tahun di Jepang dari 2009 sampai 2015. Dan saya mengalami tiga kali tsunami selama di Jepang. Bahkan sistem peringatan dini tsunami di Jepang pun tidak bisa secara detil, secara tepat menangkap fenomena yang ada. Tapi apakah itu berguna? Iya, berguna sekali,” terang Aam, pada akhirnya keputusan yang akan diambil itu adalah masyarakat sendiri. Mereka akan mengevakuasi atau tidak. Bahkan pada tsunami Jepang tahun 2011 dan saat peringatan dini pertama disampaikan oleh pemerintah, warganya tidak langsung lari.“Jadi, respons masyarakat ketika menerima warning peringatan, itu beda-beda. Bahkan di daerah yang sistem peringatan dininya secara teknologi sudah sangat maju,” ucap karena itu, lebih lanjut Aam, ini yang harus BNPB tingkatkan dahulu soal bagaimana masyarakat merespons dan membuat keputusan yang tepat, dengan ada atau tidaknya peringatan dini berbasis teknologi tersebut.“Kita ini ada 17 ribu pulau, ada 6 ribu pulau yang berpenghuni, sekian ribu pulau-pulau kecil. Bisa tidak kita menjangkau semuanya? Tidak bisa,” jelas juga Peluang Indonesia Terbebas dari Ancaman Resesi Lewat KTT G20 Hubungan Pelik PDIP-Demokrat yang Tak Hanya soal Seteru Mega-SBY Efek Domino KTT G20 bagi Industri Pariwisata & Hotel di Bali - Sosial Budaya Reporter Farid NurhakimPenulis Farid NurhakimEditor Restu Diantina Putri
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai ancaman potensi gempa bumi dan tsunami di sepanjang Selatan Jawa.. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, dengan adanya ancaman potensi gempa bumi dan tsunami ini, BMKG meminta kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi
Jakarta(ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengatakan setiap pemerintah daerah harus melakukan tiga jenis layanan dasar yang merupakan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana pada masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaannya. "Hal ini sesuai dengan tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 101 tahun
Kedua menyiapkan tempat evakuasi sementara dan membangun jalur evakuasi. Ketiga, membuat rambu-rambu evakuasi. Keempat, pemerintah daerah perlu memetakan zona rawan tsunami," terang M. Juhriyadi usai melakukan paparan dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi SAR Tsunami Selat Sunda ditempat yang sama.
. v98adwxrkw.pages.dev/197v98adwxrkw.pages.dev/262v98adwxrkw.pages.dev/299v98adwxrkw.pages.dev/311v98adwxrkw.pages.dev/195v98adwxrkw.pages.dev/366v98adwxrkw.pages.dev/377v98adwxrkw.pages.dev/102v98adwxrkw.pages.dev/73
pemerintah membangun taman edukasi tsunami di daerah
